• Kamis, 11 Agustus 2022

Sah! Presiden Jokowi Terbitkan Aturan Baru, Biaya Persalinan Ibu Hamil di Tanggung Negara, Simak Kriterianya

- Senin, 18 Juli 2022 | 11:44 WIB
Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers usai menyerahkan bantuan sosial di Pasar Sukamandi, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.  (Dok BPMI Setpres via Setkab.go.id)
Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers usai menyerahkan bantuan sosial di Pasar Sukamandi, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. (Dok BPMI Setpres via Setkab.go.id)

24jam.co - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani Intruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 tahun 2022. inpres tersebut berisikan peningkatan akses pelayanan bagi ibu hamil, bersalin, nifas, serta bayi yang baru lahir melalui Program Jaminan Persalinan (Jampersal).

Inpres ini diterbitkan bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, nifas hingga bayi baru lahir. 

Tentunya inpres ini ditujukan kepada yang memenuhi kriteria fakir miskin serta orang tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan untuk pencegahan kematian ibu dan bayi di Indonesia.

Dengan adanya intruksi ini biaya persalinan ibu hamil dapat ditanggung oleh negara, dan mulai berlaku pada tanggal 12 juli yang lalu saat dikeluarkan.

Baca Juga: WhatsApp, Google, Twitter, Facebook Hingga IG Terancam di Blokir Kominfo, Ternyata Ini Sebabnya

"Untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir melalui Program Jaminan Persalinan (Jampersal) yang disesuaikan dengan manfaat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional," demikian intruksi Presiden Jokowi, dikuti dari laman resmi setkab.go.id pada Senin 18 Juli 2022.

Masih dalam Inpres tersebut, dijelaskan bahwa pendanaan program Jampersal dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan juga sumber lainnya yang sah dengan ketentuan perundang-undangan.

"Pendanaan sebagaimana dimaksud termasuk untuk operasional pengelolaan Program Jampersal yang dibebankan pada dana operasional BPJS Kesehatan yang dapat bersumber dari tambahan dana operasional Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Inpres tersebut.

Baca Juga: Anggota KKB Bantai 10 Warga Sipil di Nduga Papua, Polisi Kejar Pelaku

Intruksi ini ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, serta para Gubernur dan Bupati/Walikota dan Direksi BPJS.

Halaman:

Editor: Ari Gunawan

Sumber: Setkab.go.id

Tags

Terkini

X